Kotabumi Bergetar, Ribuan Massa Tuntut Bupati Dicopot

11 Maret 2018 - 05:48:29 | 2754 | BERITA DAERAH

DL/11032018/Kotabumi

---- Untuk kesekian kalinya ribuan masa dari berbagai lapisan masyarakat kembali unjuk rasa ke DPRD Lampung Utara. Pendemo meminta para wakil rakyat untuk segera menggelar hak interplasi dan segera menurunkan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara karena dinilai telah gagal memimpin kabupaten Lampung Utara, Rabu 8 Maret 2018.

“Kami minta anggota DPRD selaku wakil rakyat segera menggelar Paripurna Interplasi untuk memakzulkan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, karena telah gagal memimpin kabupaten ini, Turunkan Agung, Turunkan Agung, Allahu Akbar, Allahu Akbar.” Seru para pendemo di depan gedung DPRD setempat.

Ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat ngeluruk ke gedung wakil rakyat Lampung Utara. Kedatangan mereka guna mengadukan kembali nasibnya yang selama ini merasa  telah tertindas. Unjuk rasa ini merupakan jeritan rakyat yang menjadi korban atas kebijakan Bupati, sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang akhirnya menyengsarakan rakyat.

Dengan penjagaan ketat aparat kepolisian, pendemo menyampaikan orasi tuntutan mereka di hadapan para Wakil Rakyat. Mereka menuntut pemerintahan Agung yang dinilai telah banyak menyengsarakan rakyat, dari persoalan hutang kepada para kontraktor, masalah Alokasi Dana Desa (ADD), masalah BPJS dan tunggakan lainnya ditahun 2017 lalu, yang mencapai ratusan miliar rupiah hingga saat ini belum juga terbayar.

“Kami menuntut hak yang selama ini tidak ada kejelasan, kami selalu dijanjikan dengan kebohongan, carut marutnya Lampung Utara saat ini karena dipimpin orang yang tidak perduli terhadap kepentingan rakyat. Hari ini kami minta seluruh wakil rakyat untuk melakukan pemakzulan terhadap kepemimpinan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara,“ ujar Samsi Eka Putra dalam orasinya.

Sementara itu, perwakilan dari Kepala Desa, Andi Sabak dalam orasinya menyampaikan bahwa aparatur desa sebagai ujung tombak pemerintah, namun tunggakan Anggaran Dana Desa selama 7 bulan pada tahun 2017 lalu sampai saat ini belum juga dibayarkan.

Untuk menutupi itu semua banyak Kepala Desa yang telah terhutang dengan pihak lain bahkan sampai menjual harta benda milik pribadi.

“ Kami ke sini untuk mengadukan nasib rakyat, sesuai dengan apa yang kami alami dan rasakan didesa. Anggaran ADD itu bukan hanya untuk operasional kami saja, tapi untuk keperluan semua aparatur desa dan perangkat desa. Tidak sedikit para kepala desa yang telah berhutang dan belelangan harta bendanya untuk menutupi persoalan ini, kami sudah bosan dengan janji-janji dan kebohongan, kami minta segera bayar hak kami.” tegas Andi. (Zan)