Ketiga Kalinya, Lampung Raih Penghargaan Penanganan Konflik

08 Maret 2018 - 16:17:38 | 1026 | NASIONAL

DL/08032018/BANDARLAMPUNG

--- Hanya dalam kurun waktu 3 tahun di era kepemimpinan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali memperoleh penghargaan di tingkat Nasional sebagai Provinsi terbaik pertama dalam penanganan konflik sosial.

Penghargaan yang diraih oleh Pemprov Lampung ini bukanlah yang pertama, namun kali ketiga Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan M.Ridho Ficardo meraih prestasi sebagai Provinsi terbaik tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial.

Penghargaan pertama diraih pada tahun 2016, kemudian tahun 2017 dan kali ini diawal tahun 2018, Menko Polhukam Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2018 yang di selenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Rabu 6 Maret 2018, kembali mengganjar Provinsi Lampung dengan penghargaan yang sama untuk ketiga kalinya.

Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Lampung, Ir. Ketut Pasek, saat di hubungi secara terpisah menyatakan, tiga tahun berturut-turut Provinsi Lampung memperoleh penghargaan penanganan konflik terbaik tingkat Nasional, ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Provinsi beserta seluruh masyarakat Lampung.

“Kita sama-sama warga Lampung, sama-sama memiliki kepentingan untuk memajukan dan menyejahterakan Provinsi Lampung. Tiga tahun berturut-turut kita mendapatkan penghargaan penanganan konflik sosial terbaik se-Indonesia. Tidak lain dan tidak bukan ini yang harus dijaga antar seluruh warga masyarakat,” ungkap Ketut Pasek. 

Untuk diketahui, penghargaan ini diberikan sebagai wujud apresiasi Kementrian Dalam Negeri kepada Gubernur Lampung, karena dinilai telah berhasil membentuk dan menjalankan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Lampung. 

Di mana, Tim tersebut telah berkoordinasi bersama secara baik dengan komponen di daerah baik TNI/Polri, BIN, dan unsur di daerah lainnya untuk mencegah, menanggulangi, dan mengantisipasi konflik sosial yang ada di Provinsi Lampung. (MrF)