Pemkot Metro Gelar Musrenbang RKPD

02 Maret 2018 - 15:08:43 | 3375 | BERITA DAERAH

DL/02032018/Kota Metro

---- Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2019, bertempat di Wisma Haji Al-Khairiyah setempat, Jumat 2 Maret 2018.

Walikota Metro A. Pairin mengatakan, Musrenbang  merupakan tahapan akhir penjaringan aspirasi bagi perencanaan pembangunan di 2019  tingkat Kota Metro.sedangkan pada 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Metro, dimana pada  2019 merupakan titik percepatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Metro.

Selanjutnya dengan melihat kinerja pembangunan sampai t 2017, lanjut Pairin, Pemerintah Kota Metro terbilang cukup berhasil. Dengan pembuktian berupa nilai IPM yang memcapai tiga sektor. Hal ini  masih menjadi nilai tertinggi di Provinsi Lampung, lalu nilai Inflasi di 2017 menjadi angka terendah di Provinsi Lampung, dan Koefisien Gini Ratio Kota Metro di 2016 telah memasuki level ketimpangan rendah dan menurun jika dibandingkan pada 2015 lalu.

“Besar harapan kepada Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di Kota Metro, untuk mendapatkan porsi yang memadai pada APBD Provinsi di 2019. Selain itu, terkait permasalahan yang baru saja terjadi berupa banjir yang merata di Wilayah Kota Metro, kiranya Pemerintah Provinsi dapat membantu untuk memecahkan masalah ini,” Kata Pairin.

Selain itu, akan dilakukan penajaman terhadap isu strategis, tema, dan prioritas pembangunan  2019, melalui pokok-pokok pikiran DPRD, prioritas pembangunan Provinsi Lampung 2019, serta saran dan masukan dari Stakeholder yang berasal dari Bappeda Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Metro.

“Selain itu juga dari BUMN/BUMD, BPN, BPS, Perbankan, PKK dan Dharma Wanita yang juga sebagai mitra Pemerintah, serta Stakeholder lain yang belum mengikuti penjaringan aspirasi sampai tahap Forum Perangkat Daerah,” jelasnya.

Sementara mewakili Pemerintah Provinsi Lampung yang disampikan oleh, Kadis Kominfo Provinsi Lampung A. Chrisna Putra menyatakan, terdapat empat agenda pokok yang akan disampaikan pada Musrenbang RKPD Kota Metro tahun 2019 diantaranya, yang pertama adalah pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan. Berikutnya, berkenaan dengan tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung, sinergi kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung pada 2019, dan strategi program pembangunan yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam perspektif pembangunan Provinsi Lampung.

Dikesempatan yang sama,Kepala Bappeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo  mengatakan, Musrenbang RKPD merupakan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen RKPD Kota Metro di 2019. Dalam prosesnya telah dilakukan beberapa kegiatan berupa penyusunan tema dan prioritas pembangunan diantaranya Pra Musrenbang Kelurahan, forum konsultasi Publik, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.

Dikatakan Bangkit ,pada tahap Forum Perangkat Daerah, telah dilakukan pengawalan aspirasi dari Masyarakat dan Stakeholder terkait pembangunan, sampai aspirasi tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro pada 2019 mendatang.

“Mengenai usulan Masyarakat dan Stakeholder yang telah disepakati menjadi prioritas pembangunan pada 2019 diantaranya di bidang sosial budaya yang meliputi insentif guru ngaji, TPA, kaum, kader posyandu, kader rumah pintar, dan juru kunci makam. Berikutnya berupa bantuan sarana prasarana rumah ibadah, sarana prasarana olahraga, sarana prasarana RT dan RW, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan bantuan operasional organisasi sosial kemasyarakatan.” jelasnya.

Bidang Fisik meliputi perbaikan,pengerukan,pembuatan drainase, perbaikan,peningkatan kwalitas jalan, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, dan pengangkatan lumpur anak sungai, Sementara, dalam bidang Ekonomi meliputi penguatan kapasitas UMKM dan Koperasi berupa pembinaan, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, serta bantuan sarana prasarana Pertanian. (Igun)