X

*** TERIMA KASIH ANDA TELAH SAKSIKAN DETIKLAMPUNG STREAMING TV SETIAP HARI ***      *** Video on Demand kami siapkan atas saran & permintaan masyarakat pembaca setia detiklampung.com *      

Cabut Izin Perusahaan yang Tidak Bayar THR

  • dibaca 142 kali

    DL/16062017/Jakarta

    ---- Menteri Tenaga Kerja (Menaker) telah terbitkan Surat Edaran Kemnaker Nomor 03/2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2017.

    Lahirnya surat edaran ini dilatari oleh seringnya perusahaan yang telat membayarkan THR. Bahkan ada perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan bagi para pekerja ini.

    Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani Chaniago menyatakan THR ini menjadi kewajiban penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan.

    Apa lagi di Indonesia yang hampir 90 persen penduduknya adalah muslim. Ada banyak kebutuhan yang harus disediakan oleh masyarakat dalam menyambut hari raya. “THR ini menjadi kewajiban penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan,” ujar Irma saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin 12 Juni 2017.

    Dikatakan oleh mantan aktivis buruh ini, perusahaan yang tidak membayar atau tidak menganggap penting THR artinya telah mengabaikan kebutuhan penting pekerjanya dalam menyambut hari raya.

    “Perusahaan seperti ini harus diberi sanksi oleh pemerintah. Kalau perlu cabut izin usaha perusahaan yang tidak membayar THR,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta kepada kepala daerah baik gubernur, walikota/nupati untuk mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Permintaan tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kemnaker Nomor 03/2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017. (Lis)

  • Berita Terkait

  • Untuk Porprov, Peserta Judo Baru Kurang 1 Kabupaten

    Enthus Berharap Arinal Bisa Menyerap Potensi Daerah

    Arinal Wayangan Tiga Malam Berurutan

  • Belum Ada Komentar

  • Isi Komentar