X

*** TERIMA KASIH ANDA TELAH SAKSIKAN DETIKLAMPUNG STREAMING TV SETIAP HARI ***      *** Video on Demand kami siapkan atas saran & permintaan masyarakat pembaca setia detiklampung.com *      

Butuh Koordinasi Dalam Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah

  • dibaca 2229 kali

    DL/11062017/Jakarta

    ---- Pasca ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mulai berlaku tahun 2016, pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) resmi diberlakukan.

    Pengalihan kewenangan SMA dan SMK ini memerlukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemprov.
    Demikian ditekankan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI ke Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, Kamis, 8 Juni 2017.

    Tim Kunspek disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto dan Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati.
    Hadir juga perwakilan DPRD Kab. Bojonegoro, serta perwakilan Dinas Pendidikan, baik dari Kota Surabaya, maupun Prov. Jawa Timur.

    “Dengan adanya pengambilalihan wewenang pendidikan menengah ini, kita mendapat gambaran, bahwa ada permasalahan yang sungguh sangat mendasar, yakni pembiayaan dan tenaga pendidik. Sehingga perlu adanya koordinasi yang intensif,” tutur Sutan, di sela-sela pertemuan, kepada detiklampung. com,  8 Juni 2017.

    Terkait pembiayaan, lanjut Sutan, dengan adanya pengalihan kewenangan ini, sebelumnya dengan berlandaskan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) , sebenarnya tidak ada kendala berarti. Bahkan banyak Pemerintah Kab/Kota yang mampu menyelenggarakan pendidikan menengah secara gratis.

    “Menyangkut pembiayaan, sekolah yang selama ini menjadi wewenang Kab/Kota bisa digratiskan, karena diambil oleh Pemprov, tidak bisa mengambil kebijakan pendidikan menengah gratis. Sehingga menjadi kerepotan,” tukas Sutan.

    Seiring dengan kebijakan pengalalihan ini, politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai perlu adanya keleluasaan atau regulasi, sehingga PemerintahKab/Kota punya kewenangan kembali untuk menganggarkan, terutama terhadap sekolah pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK.

    Kendala lain yang muncul, diantaranya PemerintahKab/Kota tidak dapat lagi mengalokasikan dana untuk pendidikan menengah, dan tidak dapat mewujudkan kurikulum muatan lokal yang memperhatikan kekhususan dan keragaman, termasuk masalah tenaga pendidik.

    “Seiring dengan hal itu, catatan-catatan ini kita segera koordinasikan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada rapat kerja pekan depan. Mudah-mudahan catatan ini menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan, dan ada solusi terhadap hal itu,” kata politisi asal dapil Prov. Jambi itu.

    Sementara, Bupati Bojonegoro Suyoto mengatakan, pengalihan penanggung jawab pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi, tidak merubah komitmen Pemkab Bojonegoro terkait pelaksanaan pendidikan warganya, karena sebagian besar yang bersekolah di SMA/SMK/SLB adalah warga Bojonegoro.

    “Sebagai bagian Gerakan Ayo Sekolah yang mewajibkan warga Bojonegoro untuk menuntaskan pendidikan menengah atas, bahkan kami canangkan menjadi wajib Belajar 14 tahun,” jelas Suyoto.

    Menurut Suyoto, yang menjadi tantangan dengan adanya kebijakan ini adalah mempertahankan mutu pendidikan dan kejuruan di semua SMA/SMK tersebut membutuhkan usaha dan koordinasi yang tepat.

    Kemudian, potensi masalah pada pengelolaan yang  terkait dengan aset, personil, pengelolaan dana BOS, DAK serta DAU yang harus dapat dimonitor atau dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur  melalui UPT/ Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jatim di Bojonegoro.

    Kunjungan kerja ini diikuti juga oleh Anggota Komisi X DPR RI, diantaranya, Ridwan Hisjam (F-PG, Dapil Prov. Jatim), Popong Otje Djundjunan (F-PG, Dapil Prov. Jabar), Arzeti Bilbina (F-PKB, Dapil Prov. Jatim), Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS, Dapil Prov. Jabar), dan dari F-PAN hadir Laila Istiana (Dapil Prov. Jateng) dan Anang Hermansyah (Dapil Prov. Jatim). (RYAN)

  • Berita Terkait

  • Kemensos Gelar Bimtek Kube Di Lampung

    Arinal Berjanji Perbaiki Kondisi Perikanan Lamtim

    Sepekan 2 Perampokan Mobil di Perkebunan Karet Jati Agung

  • Belum Ada Komentar

  • Isi Komentar