Lapas Rajabasa Kesulitan Rujuk Napi Gangguan Jiwa ke RSJ

11 Oktober 2018 - 23:17:48 | 10827 | HUMANIORA

DL/11102018/Bandarlampung

----- Ternyata hubungan antar lembaga pemerintah yang saling terkait satu sama lain pun, ada persoalan yang sering timbul, sehingga membuat tugas satu dan lainnya sulit dihubungkan.

Seperti yang terjadi di Lampung ini, lantaran merasa kesulitan untuk melakukan rujukan bagi napi yang mengalami gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Lampung, maka Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rajabasa, Bandarlampung, berharap agar Pemerintah atau pihak-pihak terkait lainnya dapat memberi solusi atas masalah tersebut. Ini diungkapkan Staf Perawatan Napi, Any yang didampingi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Sujonggo, Kamis 11 Oktober 2018.

"Iya benar kami memang merasa kesulitan untuk melakukan rujukan bagi napi yang mengalami gangguan jiwa. Napi tersebut sulit untuk dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) lantaran adanya perubahan fasilitas dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," kata Any.

Sujonggo menambahkan, perubahan atas fasilitas Kesehatan (Faskes) tersebut berlangsung sejak tahun 2014. Sebelumnya, semua para napi dirujuk menggunakan fasilitas Jamkesmas.

"Perlu diketahui rujukan Jamkesmas ini tidak hanya ke RSJ saja tapi bisa ke semua rumah sakit. Dan sayangnya semenjak ada perubahan ini, kami agak kesulitan melakukan rujukan," ujarnya.

Lanjut dia, sebelumnya berjalan lancar lantaran napi tetap bisa dirujuk meskipun tidak mempunyai Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Rujukan napi, sambung Any, cukup berdasarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa antara Kementriam Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah melakukan MoU yang menyatakan bahwa napi tersebut adalah napi kelas I, Rajabasa.

"Sekarang semenjak pakai BPJS harus perlu KTP dan  KK. Di sinilah kesulitannya lantaran mereka tidak mempunyai itu, kalau punya pun mungkin sudah hilang semasa mereka menjalani prises hukum di luar. Kami pernah berusaha mengajukan agar mereka bisa tercover ke BPJS, namun tetap sulit karena KK dan KTP sulit terbit. Kalau kita yang mengeluarkan sulit, karena hukumannya macem-macem dan faktor keamannnya juga, tapi kalaupun mereka yang kesini mentok di birokrasi," terangnya. (ver)