*** KAMI SEDANG MELAKUKAN SIARAN PERCOBAAN STREAMING TV DETIKLAMPUNG.COM ***      *** MANAJEMEN DETIKLAMPUNG.COM MENGUCAPKAN DIRGAHAYU INDONESIA KE-69 ****      

UU No. 8 Tahun 2012 Diskresi KPU Daerah Dalam Pemilu 2014

DL/28012014/Jakarta

Jika dibandingkan UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan UU Pemilu sebelumnya yakni UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, maka UU No.8 Tahun 2012 ini jauh lebih baik guna mewujudkan Pemilu konstitusional yang lebih demokratis.

“Rumusan dalam Pasal 40 (5) UU No.8 Tahun 2012, bahwa Pemilih yang masuk dalam DPK hanya bisa sepanjang yang bersangkutan tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), kendati begitu KPU tidak mudah memasukkan mereka karena harus ada verifikasi petugas bahwa Pemilih bersangkutan benar belum tercatat di DPT,” ujar Dr Suharizal, SH, MH Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite I DPD RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa(28/01/2014).

“Beberapa catatan saya terkait Pengawasan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Sebenarnya UU ini merupakan diadakan sebagai instrument untuk melahirkan pemimpin bangsa melalui mekanisme Pemilu, pemimpin bangsa yang berkualitas, untuk mengerakkan sejumlah resources pembangunan di republic ini, kemudian outputnya adalah demokratisasi dan kesejahteraan rakyat, itu gagasan besarnya” ujar Anggota Komite I DPD RI Senator Ir Anang Prihantoro usai menghadiri RDPU dengan DR Suharizal, SH, MH, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, kepada detiklampung.com Biro Jakarta.

Sekarang pertanyaannya apakah UU No. 8 Tahun 2012 tersebut, bisa memenuhi harapan rakyat?

“Adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang ini menjadi diskresi KPU Provinsi. Artinya jika ada salah seorang WNI yang telah memenuhi criteria usia 17 tahun ke atas dan sudah menikah di satu tempat, sementara tidak terdaftar menjadi pemilih tetap dan tambahan, masih diberi ruang untuk menjadi pemilih, dan hal tersebut merupakan diskresi KPU Provinsi, hal ini menjadi plus minus. Positifnya dari UU tersebut, betul-betul mengakomodir ada yang tertinggal, dan dia punya hak dalm rangka untuk meningkatkan partisipasi public atau masyarakat terhadap Pemilu. Karena trend Golput naik, maka kalau beberapa peluang, celah, cara untuk menggalang kekuatan supaya semakin banyak yang terlibat memilih, maka pemikiran kita legitimasi pemimpin kita bagus. Sementara catatan negatifnya, kekhawatiran DPT terkait Pasal 40 UU No. 8 tahun 2012, dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat, memang di data, tapi kelemahannya yang membuat kita jadi miris, ini tidak kah kemudian bisa membahayakan dan memberikan celah atau sejumlah kecurangan, jadi karena kepentingan tertentu kemudian memasukkan data tertentu untuk mendukung nama-nama tertentu, sehingga orang yang sebenarnya tidak kridibel hanya karena memiliki power dan link bisa memanfaatkan itu, dan ini bisa dilakukan oleh penyelenggara atau oknum-oknum, kata Senator Caping Gunung Lampung.

Mengenai pimpinan Partai Politik menjadi Presiden dan Kepala Daerah?

“Begitu banyaknya keterlibatan pejabat di daerah setiap tahapan Pemilu, kalau Kepala Daerahnya adalah Ketua DPD, Ketua DPC partai politik bagaimana kita bisa yakin bahwa dia akan netral, seperti halnya Pilpres, ketika Presidennya juga pimpinan partai politik bagaimana bisa netral, dengan kata lain, sudah semestinya Indonesia ke depan memikirkan dan memisahkan secara benar, mana yang wilayah legislatif, mana wilayah eksekutif. Artinya ketika pimpinan partai politik menjabat apalagi menjadi kontestan Pemilu atau menjadi Kepala daerah, sudah tidak menjadi pimpinan partai politik, itu riskan sekali, seperti terjadi saat ini baik Presiden maupun Kepala Daerah merupakan pimpinan partai politik, ini jika kita bicara UU Pemilu, baik Pileg maupun Pilpres. Itu yang urgent dalam UU Pemilu belum diatur, dan hingga saat ini UU Pemilu tidak menyinggung hal tersebut,” tambahnya.                    

Masyarakat merasakan hingga saat ini kinerja DPD RI kurang maksimal atau greget terhadap problematika permasalahan Negara?

“Saya berharap Pileg untuk DPD RI, betul-betul fair seluruh KPU Pusat dan KPU Daerah, maka  menghasilkan 4 orang politisi daerah atau tokoh-tokoh daerah yang bisa mewakili daerah nantinya. Kalau itu lahir dari orang-orang yang memiliki tingkat keterpilihan yang baik, saya berharap besar, tapi kalau terpilihnya  bukan karena factor terpilih secara obyektif, melainkan dari tangan-tangan kotor bermain dengan penyelengggara Pemilu, saya masih tidak berpikir banyak tentang perubahan. Kalau lahirnya seorang Senator DPD RI dari mekanisme pemilihan yang benar, saya hakul yakin dia akan berbuat baik untuk Negara ini, karena dia orang baik. Dan, bisa mengatasi problem klasik tentang ketata negaraan yakni kewenangan yang belum seimbang dengan DPR RI. Bisa diatasi oleh beberapa orang. Tidak hanya termenung di bawah keterbatasan kewenangan saja, namun harus melakukan kegiatan, dan harus bisa memecah keterbatasan itu menjadi sebuah peluang dan  potensi, why not” jelasnya.

Terkait Saksi dalam Pemilu 2014 dianggarkan melalui APBN, Proses Rekrutmen Saksi Harus  Independen?

“Saya belum bisa menjawab, karena ini baru pertama kali Negara menganggarkan untuk Uang Saksi, bagaimana dengan proses rekrutmen, persyaratannya apa, jika proses rekrutmen tidak benar, maka akan lahir saksi-saksi yang tidak benar, apalagi saksi itu ternyata merupakan titipan-titipan. Saya berharap proses seleksinya benar, dari orang-orang yang independen, jangan orang-orang titipan, baik saksi untuk DPD RI maupun Partai Politik. Proses rekrutmen sangat urgent dan harus independen bukan orang-orang titipan” harapnya.

Pola apa yang baik untuk meningkatkan dan menyelesaikan permasalahan di Lampung?

Pertama, bagaimana bersinergi  dengan seluruh unsur  penyelenggara negara di daerah, supaya komunikasi antara pusat dan daerah menjadi lebih efektif. Kedua, Provinsi Lampung merupakan daerah yang agraris, terkait pembangunan di bidang pertanian, harus mendapatkan porsi, dan porsi tidak harus anggaran, melainkan porsi perhatian dan lain-lain. Terkait Swasembada Pangan,  Lampung sudah bisa dikatakan mandiri, kalau untuk kebutuhan pangan, artinya bisa menghasilkan sendiri dan memberikan kepada daerah lain, surplusnya. Jika kita bicara nasional, maka Lampung diharapkan menjadi lumbung pangan, untuk menjaganya dengan pengurangan jumlah sawah produktif untuk perkebunan, itu harus betul-betul ditanggulangi. Untuk skala nasional jangan bangsa ini diarahkan untuk makan beras, padahal kalau diarahkan makan singkong atau yang lainnya, hal ini bisa, jadi tidak harus makan beras. Reduksi lahan-lahan produktif harus dibangun dan diverifikasi terjadi, maka dua hal itu saja terjadi secara nasional, kita relative tidak ada alasan untuk mengimport beras. Sementara pendidikan dan kesehatan, jumlah guru tidak ada permasalahan, namun kualitas harus menjadi prioritas, karena dunia pendidikan adalah idealisme. Dan, DPD RI harus berperan menjembatani kepentingan Pusat dan Daerah,” urainya. (rd-14)  


Berita Terkait

26 Komentar

Isi Komentar





  Pasar Bambu Kuning  
Sabtu, 07 Juni 2014
17:31 WIB

AVANZA MATIX 2009

Jumat, 06 Juni 2014
13:09 WIB

MIXER MACKIE 1604 VLZ PRO ORIGINAL Rp. 5.000.000,-

Jumat, 06 Juni 2014
13:13 WIB

KEBUN SAWIT RP.100 JUTA

Rabu, 16 April 2014
10:16 WIB

JUAL MOBIL CEPAT

Senin, 10 Februari 2014
12:34 WIB

BALENO JUAL CEPAT RP.65 JUTA

Kamis, 02 Januari 2014
16:27 WIB

kripik Jagung

untuk dapat menonton live streaming ini anda harus install flash player klik disini untuk download
Call Center Lejel Home Shoping 021 2991 3614 - 0813 85 166 166 (SMS)
  Hot News  
Jokowi menyatakan akan segera menemui presiden SBY untuk melakukan proses transisi pemerintahan dan tidak ingin membicarakan lagi hal-hal yang mengenai sengketa Pemilu Presiden tahun 2014. Ia mengajak seluruhnya membangun Indonesia. "Pak Prabowo dan pak Hatta sahabat saya, tak perlu ada rekonsiliasi, sudah selesai tidak ada apa-apa. Semua konsenterasi ke depan," katanya.
Kubu Prabowo - Hatta bertekad untuk terus berjuang membuktikan kesalahan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden tahun 2014. Kesalahan yang dilakukan sudah mencolok diseluruh Indonesia, tidak dijadikan pertimbangan sedikitpun oleh hakim MK. Lalu keputusan DKPP juga dinilai kurang memenuhi rasa keadilan secara substantif, karena menyatakan menghukum KPU Daerah, namun hanya memperingatkan KPU Pusat.
MK Tolak Gugatan Prabowo - Hatta. Joko resmi Presiden RI periode 2014-2019. Masyarakat diharap tetap tenang, agar semua pembangunan tetap berjalan seperti biasa.
  Olahraga  
Jumat, 22 Agustus 2014
18:54 WIB

Peluang Tim Sepakbola Pra PON Remaja Terbuka

Kamis, 21 Agustus 2014
12:47 WIB

Pelajaran Berharga Bagi Panitia Piala Nusantara

Kamis, 21 Agustus 2014
22:12 WIB

Panitia Piala Nusantara Klarifikasi Soal Ijin


  POL HU KRIM  
Jumat, 22 Agustus 2014
15:21 WIB

Polisi Kotabumi Bekuk Bandar Narkoba Pemilik Senpi

Rabu, 20 Agustus 2014
14:00 WIB

Polres Metro Bekuk Kurir Ganja

Senin, 18 Agustus 2014
11:04 WIB

Oknum PNS Way Kanan Kecanduan Sabu

  EKO DIK KES  
Jumat, 15 Agustus 2014
06:35 WIB

Masyarakat Harus Berperan Mencegah TBC

Senin, 21 Juli 2014
21:52 WIB

Lomba Kegiatan Religi Mendidik Generasi Muda

Rabu, 16 Juli 2014
02:19 WIB

Sidang Paripurna Penyampaian Perubahan APBD

  Opini  
09 Juni 2014

Masyarakatnya Yang Harus Pintar

04 Juni 2014

Negara Membutuhkan SDM Mampu Kelola SDA Dan Bangsa



Artikel

Wawancara Khusus

Profil